Perizinan skincare di Indonesia disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Skincare

Hal yang Harus Dipersiapkan untuk Mendaftarkan Perizinan Skincare ke BPOM

Perizinan skincare di Indonesia disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176 / MENKES / PER / VIII / 2010 tentang Pemberitahuan Kosmetik bahwa setiap kosmetik hanya dapat didistribusikan setelah memperoleh Lisensi Distribusi dalam bentuk Pemberitahuan Kosmetik. Kewajiban ini dikecualikan untuk kosmetik yang dimaksudkan untuk penelitian, dan sampel kosmetik untuk penggunaan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak untuk dijual.

Pihak-pihak yang berhak mengimpor kosmetik ke Indonesia adalah importir, distributor, kosmetik dan / atau industri farmasi yang memiliki Lisensi Impor Kosmetik sesuai dengan hukum dan peraturan, disahkan oleh Pabrikan di negara asal sebagaimana diatur dalam Kepala Badan Nasional Pengawasan Obat & Makanan Indonesia Peraturan Nomor HK.00.05.42.2995 tentang Pengawasan Impor Kosmetik tanggal 10 Juni 2008.

Untuk mendapatkan Lisensi Impor Kosmetika atau Perizinan skincare, baik produsen kosmetik dari negara asal dan distributornya di Indonesia harus, setidaknya, menyiapkan dokumen yang diperlukan, baik untuk Produsen (negara asal) maupun dokumen informasi produk, dan legalitas distributor. Berikut ini adalah persyaratan untuk mendapatkan Lisensi Impor Kosmetik:

  1. Dokumen yang harus disiapkan oleh Pabrikan (negara asal) meliputi: Sertifikat Penjualan Gratis (CFS), Sertifikat Praktik Manufaktur yang Baik (RUPS), dan Surat Penunjukan (LoA);
  2. Informasi Produk (disediakan oleh Pabrikan):
  3. Formula / bahan dalam persentase dengan penggunaannya, nomor CAS, referensi dan penggunaan bahan
  4. COA Bahan Baku dan MSDS (Material Safety Data Sheet) dengan asal bahan
  5. Spesifikasi Bahan Kemasan dan COA Bahan Kemasan
  6. Proses Pembuatan
  7. Hasil analisis Produk Jadi yang mencakup spesifikasi, metode, dan hasil (dari asal pabrik)
  8. Stabilitas Produk Jadi dan Kesimpulan Tanggal Berakhir
  9. Nomor Batch dan definisinya
  10. Fungsi dan Penggunaan Produk
  11. 3 buah sampel
  12. Paket / Lab berwarna
  13. Legalitas Perusahaan Importir, termasuk lisensi Perusahaan dan Lisensi Impor Umum (API-U) dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK).

Pemberitahuan Kosmetik berlaku selama 3 (tiga) tahun. Setelah periode kedaluwarsa, pemohon harus memperpanjang Pemberitahuan Kosmetik. Prosedur untuk memperpanjang Pemberitahuan Kosmetik sama dengan mengirimkan Pemberitahuan baru. Selain memiliki Pemberitahuan Kosmetik, menurut Undang-undang, baik importir dan produsen harus memiliki rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia dalam bentuk Surat Keterangan Impor (SKI) agar dapat untuk mengambil barang dari bea cukai. Untuk mendapatkan SKI, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan & Evaluasi Kosmetik agar kemudian dapat memperoleh Perizinan skincare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *